FAQ


Q: Apa yang menjadi dasar penerapan Muamalah Syari’ah di Asy-Syirkah Indonesia ?

A: Penerapan Aspek Syariah Pada Asy-Syirkah berdasarkan pada:

  1. Berlandaskan kepada Al-Qur’an dan sunnah.
  2. Berpedoman dalam implementasinya kepada ijma’ dan fatwa para ulama yang mu’tabar berdasarkan manhaj ahlus sunnah wal jama’ah. Diantaranya:
    a) Fatwa Majma’ Fiqh Al-Islami  (Konferensi Fiqih Islam Internasional) yang berpusat di Jeddah.
    b) Fatwa dalam Al-Ma’ayir Asy-Syar’iyyah (Standar Syariah) yang dikeluarkan oleh AAOIFI (Accounting and Auditing Organization For Islamic Financial Institution).
    c) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
    d) Fatwa Al-Lajnah Ad-Da imah Saudi Arabia.
  3. Mendasarkan setiap aktivitas dan transaksi kepada pendapat yang disepakati oleh para ulama dalam rangka keluar dari perselisihan sesuai kaidah fiqih:
    الخُرُوْجُ مِنَ الخِلَافِ مُسْتَحَبٌّ
    “Keluar dari perselisihan adalah dianjurkan”
  4. Menutup setiap pintu yang dapat menimbulkan celah dilakukannya hilah sehingga terjatuh pada diantaranya praktek riba, maysir (perjudian), gharar dan akad batil.
  5. Memastikan terpenuhinya aspek validitas akad dan maqashid asy-syari’ah dalam setiap transaksi yang dilakukan.

Mendasarkan kepada hal ini, beberapa kebijakan terkait aspek syariah yang telah dilaksanakan di Asy-Syirkah adalah sebagai berikut:

  1. Tidak terdapat denda keterlambatan dalam pembiayaan kepada nasabah.
  2. Pembelian obyek murabahah secara langsung oleh Asy-Syirkah dan tunai dari suplier atau pemilik barang tanpa melalui akad wakalah.
    Dalam kondisi sangat dibutuhkan adanya wakalah, maka wakalah akan diberikan kepada pihak ketiga yang bukan merupakan pihak nasabah pembeli dalam transaksi murabahah tersebut.
  3. Serah terima barang antara Asy-Syirkah dengan suplier atau pemilik barang dilakukan secara fisik (hissi) sesuai jenis transaksinya, sebelum barang dijual kembali kepada nasabah dengan akad murabahah.
  4. Pembagian imbal hasil dalam akad mudharabah atau musyarakah di dasarkan kepada keuntungan (profit) dan prinsip bagi untung & rugi.
  5. Pengembalian modal mudharabah dan musyarakah kepada nasabah investor dilakukan setelah proyek yang dibiayai selesai atau disesuaikan dengan karakteristik serta jenis proyek yang dibiayai.

Q: Apa fungsi jaminan pada transaksi dengan akad berbasis bagi hasil (Musyarakah – Mudharabah) pada Asy-Syirkah Indonesia ?

A: Jaminan oleh  Asy-Syirkah bukan ditujukan sebagai jaminan atas bagi hasil atau pokok modal apabila terjadi kerugian, melainkan hanya untuk menjaga keamanahan dari partner.

Sehingga dalam hal ini, apabila terjadi kerugian akibat bisnis yang dijalankan, maka para pihak akan ikut menanggung secara proporsional sesuai dengan porsi modalnya masing-masing, termasuk kerugian yang sampai memakan pokok modal.

Hal ini telah sesuai dengan fatwa DSN tentang Mudharabah (berlaku pula untuk musyarakah) poin 7:
“Pada prinsipnya, dalam pembiayaan mudharabah tidak ada jaminan, namun agar mudharib tidak melakukan penyimpangan, LKS dapat meminta jaminan dari mudharib atau pihak ketiga. Jaminan ini hanya dapat dicairkan apabila mudharib terbukti melakukan pelanggaran terhadap hal-hal yang telah disepakati bersama dalam akad”

Hal ini juga telah sesuai dengan standar AAOIFI:
“Tidak boleh mensyaratkan adanya jaminan barang (rahn) atas akad yang bersifat amanah, seperti akad wakalah, akad wadi’ah, akad musyarakah, akad mudharabah, dan barang sewa di tangan musta`jir. Jika rahn dijadikan sumber pembayaran (hak pemberi amanah) pada kasus pemegang amanah melampaui batas, lalai dan/atau menyalahi syarat-syarat, maka rahn tersebut diperbolehkan.” (al-Ma’ayir al-Syar’iyyah No: 39 (2-3-3)

Dalam fatwa DSN No. 105 Tentang Penjaminan  Pengembalian Modal Pembiayaan Musyarakah, Mudharabah, dijelaskan tentang kriteria wan prestasi dalam akad mudharabah dan musyarakah yang menyebabkan nasabah wajib mengembalikan modal:

  1. Ta’addi (ifrath): melakukan sesuatu yang tidak boleh/tidak semestinya dilakukan;
  2. Taqshir (tafrith): tidak melakukan sesuatu yang semestinya dilakukan;
  3. Mukhalafat al-syuruth: melanggar ketentuan-ketentuan (yang tidak bertentangan dengan syariah) yang disepakati pihak-pihak yang berakad.

Jadi intinya, berdasarkan fatwa DSN No. 07 dan 105, serta ketentuan AAOIFI yang tetcantum dalam Al-Ma’ayir Asy-Syar’iyyah no. 39, secara syariah:
Meminta jaminan kepada mudharib atau partner untuk   tujuan menjaga keamanahan mudharib atau partner agar tidak wan prestasi, diperbolehkan.
Yang dilarang secara syariat adalah meminta jaminan kepada mudharib atau partner, untuk tujuan penjaminan terhadap kerugian akibat dari bisnis yang dijalankan